Demo DPRD, Mahasiswa Bengkulu Tegas Tolak Tambang Emas Bukit Sanggul

BravoNews, – Mahasiswa Bengkulu yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) demo di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (6/4/2026).

Berbagai atribut dibawa massa, mulai dari bendera organisasi, almamater perguruan tinggi, serta spanduk bertuliskan “Kembalikan TNI ke barak” dan “Sahkan RUU Perampasan aset”.

Perwakilan massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti dominannya peran militer di ranah sipil. Mereka juga mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Aksi sempat berlangsung panas saat massa berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang berjaga di pintu gerbang pun terjadi. Bahkan aksi diwarnai pembakaran ban di depan gedung dewan sebagai bentuk protes.

“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menyampaikan kegelisahan rakyat,” kata salah satu pendemo.

Ada 13 tuntutan yang ditujukan kepada DPR RI, Presiden, serta DPRD Provinsi Bengkulu

1. Menuntut DPR RI untuk mendesak Presiden agar segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reformasi total Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

2. Mendesak DPR RI dan Presiden untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI.

3. Menuntut DPR RI agar secara konsisten mengawal dan menegaskan prinsip supremasi sipil, dengan memastikan bahwa TNI tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

4. Menuntut DPR RI untuk segera mendesak presiden agar memberhentikan rencana pembangunan 750 batalion di seluruh wilayah indonesia.

5. Mendesak DPR RI dan Presiden untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

6. Menuntut DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus Andrie Yunus, agar dilaksanakan secara transparan, independen, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

7. Menuntut DPR RI untuk segera mengambil langkah-langkah konkret melalui fungsi legislasi dan pengawasan guna menghentikan kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis).

8. Menuntut DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui pembentukan regulasi yang komprehensif dan penguatan kebijakan anggaran yang berkeadilan.

9. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengusut secara menyeluruh polemik pengelolaan tata ruang dan penggunaan anggaran daerah.

10. Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

11. Menolak tegas Pembangunan Tambang Emas Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.

12. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menindak tegas segala bentuk praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

13. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian kerja, serta menyediakan hak-hak normatif bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Provinsi Bengkulu. (Jeger)