Darmawansyah Tak Setuju Jalan Mulus, Teuku : Turun Lihat Maunya Rakyat, Jangan Hanya dari Atas Meja

BravoNews, – Sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Darmawansyah, terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk infrastruktur jalan menuai respon.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Teuku Zulkarnain, yang justru membela besarnya alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Diketahui sebelumnya, Darmawansyah menilai alokasi Rp600 miliar setara hampir 40 persen dari belanja langsung APBD kepada PUPR sebagai kebijakan yang tidak proporsional.

Ia menyebut penumpukan anggaran ke satu OPD itu mengabaikan kebutuhan rakyat kecil, termasuk program sosial dan pembangunan lingkungan di kawasan padat penduduk.

Namun, Teuku Zulkarnain punya pandangan berbeda. Ia menyebut bahwa program “Bantu Rakyat” justru terlaksana dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, karena itulah yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Justru Bantu Rakyat itu dengan memaksimalkan anggaran infrastruktur. Karena itu yang dibutuhkan rakyat sekarang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Ia menegaskan bahwa, Gubernur Helmi Hasan telah melakukan pendekatan langsung ke masyarakat sejak masa Pilkada lalu. Dari kunjungannya ke berbagai desa di seluruh Bengkulu, permintaan paling dominan dari warga adalah perbaikan jalan dan infrastruktur dasar.

“Helmi Hasan sudah keliling ke semua desa yang ada di Bengkulu saat Pilkada lalu. Hasilnya, semua rakyat minta agar perbaikan jalan jadi atensi dan fokus utama pemerintahan,” jelasnya.

Teuku bahkan menyarankan agar Darmawansyah turut turun langsung ke lapangan dan mendengarkan aspirasi warga secara nyata.

“Saya malah sarankan agar Pak Darmawansyah turun ke lapangan. Lihat langsung apa maunya rakyat. Jangan hanya lihat dari atas meja,” sindir politisi PAN ini.

Sebelumnya, Anggota DPRD Partai Golkar Darmawansyah menegaskan bahwa, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kebutuhan OPD lain. Sebab, saat ini OPD lain banyak yang terpangkas anggarannya. (MEN)