Ketua MK RI Pertama ke Bumi Merah Putih, Ini Agendanya
BravoNews, – Guru Besar Hukum, Prof. Jimly Asshiddiqie akan ke Bumi Merah Putih Bengkulu, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Provinsi Bengkulu. Selain itu, Ketua Mahkamah […]

BravoNews, – Guru Besar Hukum, Prof. Jimly Asshiddiqie akan ke Bumi Merah Putih Bengkulu, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Provinsi Bengkulu.
Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Pertama (2003-2008) ini juga akan menjadi pembicara yang diselenggarakan kampus, ormas dan tokoh masyarakat Bengkulu.
‘’Insya Allah Prof. Jimly Asshidiqie akan hadir di Bengkulu selama tiga hari, mulai 23, 24 hingga 25 Mei 2025 mendatang,’’ terang Ketua DPD KAI Provinsi Bengkulu terpilih Periode 2025-2030, Benni Hidayat, SH saat dikonfirmasi terkait rencana pelantikan pengurus.
Pertemuan Prof. Jimly berlangsung dengan suasana akrab bersama Presiden DPP K.A.I DR. Nasrullah Nawawi, SH, MH dan Wakil Presiden DPP DR (c) Ilham Patahillah, SH, MH serta Sekjed DPP, Antoni, SH, MH dan Ketua DPD K.A.I Provinsi Bengkulu.
Dijelaskan Benni, mereka sudah menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD KAI Provinsi Bengkulu Periode 2025-2030. SK diserahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) K.A.I, Antoni SH, MH di Kantor DPP K.A.I, Sarinah Jakarta Pusat. ‘’Prof. Jimly sangat terkesan dengan Bengkulu, karena sosok Fatmawati, putri asli Bengkulu yang menjahit sang saka merah putih,’’ sebut Benni.
Dilanjutkan Benni, dalam agenda kegiatan pelantikan yang dirancang 24 Mei 2025, mereka juga akan menggelar kegiatan sosialisasi hukum terkait KUHPidana baru yang akan berlaku mulai 2026 dan etika pemerintahan yang akan diisi Prof. Jimly Asshiddiqie.
‘’Kegiatan sosialiasi ini terinspirasi dari Program Bantu Rakyar Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Dengan sosialsiasi KUHPidana baru ini, masyarakat bisa lebih paham dan tahu apa saja yang ada di dalam KHUPidana tersebut. Prof. Jimly akan bicara juga soal etika pemerintahan, khususnya pemerintah daerah,’’ imbuh Benni. (**)