Mendagri Soroti Pokir DPRD Karena Timbulkan Banyak Kasus

BravoNews, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti program Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena dinilai banyak menimbulkan kasus, sehingga Tito minta agar diatur sesuai aturan. Selain itu, Tito menegaskan bahwa program Kepala Daerah harus lebih utama dari pada program Pokir DPRD meski DPRD memiliki janji politik saat akan pemilihan.

“Kita menghargai pokok-pokok pikiran itu. Yang dipilih rakyat bukan hanya kepala daerah tapi juga DPRD sebagai perwakilan lembaga daerah perwakilan masyarakat. DPRD memiliki janji politik ketika akan menang saya akan bangun jalan ini dan sebagainya dan ini bisa diajukan kepada kepala daerah. Tapi kepala daerah penanggungjawab pemerintahan, jadi program kepala daerah harus lebih utama dibandingkan pokok pikiran dari DPRD. DPRD harus dipertimbangkan karena itu masukan dari masing-masing Dapil. Agar sesuai aturan jangan sampai terjadi praktek yang buruk,” kata Tito.

Tito melanjutkan, banyak anggota DPRD hingga pimpinan yang masuk penjara akibat pokok pikiran. “Pokirnya harus masuk tapi bukan di Dapilnya tapi di Dapil yang lain karena vendornya dia titip lalu diambil di depan. Sudahlah yang begitu Kapolda paham, KPK paham, Kejaksaan juga paham, tinggal nunggu waktunya saja ketangkapnya kapan,” jelas Tito.

Tito menjelaskan, meskipun aspirasi disampaikan Dapil namun eksekutornya tetap eksekutif bukan legislatif. “Apalagi kalau duitnya dikasih ke legislatif itu salah, sangat salah,  kalau saksi ahli dari Dirjen langsung menegaskan salah. Legislatif tidak boleh mengelola anggaran, kecuali kalau anggaran itu memang untuk kepentingan legislatif,” jelasnya. (MEN)