Saran Ajukan Pinjaman Percepat Pembangunan, Helmi Hasan : InsyaAllah Kita Pertimbangkan dengan Baik

BravoNews, – Imbas kehilangan fiskal dan kondisi keuangan daerah sedang tertekan hingga dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang menyebabkan sejumlah kepala daerah galau karena menghambat percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Keputusan meminjam uang diambil karena kondisi keuangan daerah sedang tertekan. Pada 2026, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hingga Rp 2,458 triliun. Akibatnya, kemampuan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut menurun.

Kondisi kehilangan fiskal dan keuangan daerah tertekan juga terjadi di Bengkulu. Dengan kondisi APBD yang hanya sekitar Rp 2,7 triliun Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dituntut masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan yang selama ini terabaikan. Dan saat ini pembangunan mulai dilakukan bertahap dengan keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini pun terkadang menimbulkan kecemburuan ditengah masyarakat.

Meski Pemprov Bengkulu selama ini tidak berutang, faktanya warisan utang tetap ada. Peninggalan dari pemerintahan sebelumnya menyisakan utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp300 miliar.

Saran dan dukungan agar Gubernur Bengkulu mengajukan pinjaman untuk percepatan pembangunan pun muncul dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Mulai dari Dewan Edwar Samsi, Wakil Ketua Dewan Teuku Zulkarnain hingga Ketua DPRD Sumardi.

Para wakil rakyat itu melihat kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat Pemprov Bengkulu harus mencari solusi alternatif agar pembangunan bisa dipercepat.  Pinjaman yang bersifat produktif justru penting dilakukan untuk mendukung pembangunan. Kendati demikian, mereka menekankan agar Pemprov Bengkulu menghitung betul sebelum benar-benar mengajukan pinjaman, karena pinjaman adalah tanggungjawab Gubernur yang harus dituntaskan selama masa jabatan.

Contoh pengalaman Pemerintah Kota Bengkulu yang sebelumnya juga meminjam ke BJB. Pinjaman tersebut lunas sebelum kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan berakhir. Dan saat ini, Pemkot Bengkulu sudah bebas pinjaman.

Terkait dukungan dan dorongan para Anggota Dewan tersebut Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan mengajukan pinjaman karena hal tersebut harus dipertimbangkan dengan baik.

“Insya Allah Kita pertimbangkan dengan baik,” kata Helmi Hasan kepada bravonews.online melalui via WhatsApp, Jumat 27 Februari 2026.

Sebelumnya, Gubernur Helmi Hasan pernah menyatakan bahwa pada tahun pertama kepemimpinan Helmi-Mian, Pemprov Bengkulu telah menggelontorkan Rp 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan karena hal itu yang diinginkan rakyat saat berkeliling dari desa ke desa.

Melihat besarnya keinginan masyarakat akan jalan mulus sesegera mungkin, maka muncul opsi untuk meminjam sekaligus demi keadilan agar tidak ada iri antar masyarakat di suatu daerah dengan daerah lain sehingga pembangunan merata.

“Jadi masyarakat terbesar menginginkan perbaikan jalan. Tapi ternyata tidak cukup, masih banyak lagi jalan-jalan Provinsi yang hancur butuh perbaikan begitu pun jembatan. Sehingga banyak yang merasa Gubernur tidak adil kenapa di Benteng dapat Rp 180 miliar terus daerah lain tidak. Nah kita ini anggarannya terbatas. Maka ada pemikiran bagaimana kemudian tahun depan semuanya bisa dapat dan pembangunan merata,” kata Helmi Hasan. (Jeger)