Soal Penembakan Petani, Pemprov Bentuk Timsus, Ini Tugasnya

BravoNews, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu membentuk Tim Khusus (Timsus) soal peristiwa penembakan dampak konflik agraria di PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS), Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) pada Senin, (24/11) lalu.

“Ada lima poin tugas tim yang dibentuk Pemprov, yang pertama memastikan adanya bantuan hukum, yang itu akan ditangani advokat-advokat pemerintah Provinsi Bengkulu,” kata Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan saat dikonfirmasi, Rabu 26 November 2025.

Kemudian, sambung Gubernur Helmi, pihaknya ingin korban penembakan mendapatkan pelayanan medis dari Pemprov. “Kita juga ingin korban itu diberikan pelayanan terbaik medis oleh Pemprov dan itu gratis,” ungkap Gubernur Helmi.

Gubernur Helmi melanjutkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menaggung kebutuhan sehari-hari anggota keluarga korban penembakan.

“Tentu, korban tembak, keluarganya masih membutuhkan kebutuhan hari-hari. Kebutuhan hari-harinya akan ditanggung oleh Pemprov. Kebutuhan keluarga, anak-anak yang masih sekolah atau kuliah akan diberikan beasiswa oleh Pemprov,” jelas Gubernur Helmi.

Gubernur Helmi menambahkan, selain itu, apabila dari korban penembakan itu rumahnya tidak layak huni. Maka Pemprov Bengkulu akan membedah rumah tersebut supaya layak huni.

“Kalau ada rumah yang tidak layak. Rumah korban tembak, itu akan dibedah oleh Pemprov. Itu lima poin tugas dari Tim bentukan Pemprov Bengkulu,” tutup Gubernur Helmi.

Selain itu, untuk kasus penembakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyerahkan kasus sepenuhnya kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Penembakan yang terjadi menyebabkan lima orang petani Pino Raya menjadi korban yakni atas nama Buyung yang tertembak di bagian dada, Linsurman yang tertembak di bagian dengkul, Edi Hermanto yang tertembak di bagian paha, Santo yang tertembak di bagian rusuk bawah ketiak, dan Suhardin yang tertembak di bagian betis. Ada juga 1 orang korban dari PT. ABS yakni Apriki Hardiarta.

Secara khusus, Gubernur juga meminta agar dilakukan penanganan langsung dibawah kendali Kapolda dan jajarannya yang diharapkan juga persoalan itu bisa segera diselesaikan sekaligus menjaga kondusifitas di tengah masyarakat. (Jeger)