Terbongkar! Data 6 Tahun APBD Bengkulu 2021-2026, Era Helmi-Mian Pangkas Belanja Birokrasi 70%, Anggaran Jalan Naik 179%

BravoNews, – Rincian Belanja Tertentu Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2021 s/d 2026) akhirnya terungkap. Data yang didapat redaksi BravoNews ini membongkar fakta mengejutkan, bagaimana di era Gubernur Helmi Hasan – Mian, belanja birokrasi yang tidak menyentuh rakyat dipangkas habis-habisan, sementara anggaran untuk infrastruktur publik justru melonjak jadi yang tertinggi.

Jika dibandingkan periode Gubernur Rohidin Mersyah (2021-2024) dengan era Helmi-Mian (2025-2026), perubahannya sangat drastis.

1. Belanja Rapat, Jamuan, dan Alat Tulis Dipangkas Hingga 70%.

Data paling mencolok ada di Belanja Barang:

– Belanja Alat/Bahan Kantor (ATK): Dari Rp10,4 Miliar di 2023, kini hanya *Rp3,9 Miliar di 2026 dan baru terealisasi Rp3,06 Miliar (85%).
– Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Dari puncak Rp15,36 Miliar (2023) anjlok menjadi hanya Rp6,7 Miliar di 2026. Bahkan di 2024 masih Rp13,4 Miliar.
– Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Dari Rp19,2 Miliar (2023) dipangkas menjadi hanya Rp8,5 Miliar di 2026.
– Jika ditotal, belanja konsumsi rapat + jamuan dari Rp34,64 Miliar (2023) menjadi Rp11,48 Miliar di 2026, potong 3 kali lipat!

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri Dihentikan Total.

– Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Dari Rp113,4 Miliar (2021) dan Rp137 Miliar (2022), di era Helmi-Mian 2026 hanya dianggarkan Rp37,7 Miliar, dan per Agustus 2026 baru realisasi Rp29,5 Miliar.
– Perjalanan Dinas Luar Negeri: Lebih ekstrem, dari Rp1,7 Miliar (2021) dan Rp5,1 Miliar (2023), di 2026 di-NOL-kan, Rp0. Tidak ada lagi perjalanan luar negeri.

3. Bukti Paling Telak: Gedung Dikorbankan, Jalan Diutamakan

Ini inti dari program Bantu Rakyat:

– Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: Dari Rp58,7 Miliar (2022) dan Rp48,4 Miliar (2024), kini hanya Rp12,7 Miliar di 2026. Turun 75%!
– Sebaliknya, Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Jembatan: Dari hanya Rp12,4 Miliar di 2025, melonjak menjadi Rp34,65 Miliar di 2026. Ini menjadi anggaran tertinggi dalam 6 tahun terakhir, mengalahkan tahun 2024 yang hanya Rp24,3 Miliar.
– Data per 31 Agustus 2026, total pemeliharaan aset daerah mencapai Rp62,35 Miliar, dimana porsi terbesar kini untuk jalan rakyat, bukan gedung kantor.

4. Belanja Modal Jalan Tetap Jadi Primadona

Meski ada efisiensi nasional dan pemotongan Dana Transfer Rp155 Triliun, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tetap dipertahankan Rp150 Miliar di 2026, untuk memastikan proyek jalan mulus Rp600 Miliar periode 2026-2028 tetap berjalan.

Gubernur Helmi Hasan sebelumnya menegaskan, “Penghematan ini hanya diberlakukan pada anggaran yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan rakyat. Pembangunan jalan tetap berlanjut.”

Data ini juga sejalan dengan kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 pada 24 September lalu, dimana DPRD dan Pemprov sepakat infrastruktur yang sedang berjalan tetap dilanjutkan.

Dengan data ini, jelas terlihat restrukturisasi APBD besar-besaran. Dari yang dulu habis untuk ATK, rapat, jamuan, dan perjalanan dinas, kini dialihkan untuk jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung dirasakan petani dan warga. [Jeger]