Pejabat Eselon Inspektorat Bengkulu Terus Bergerak Sukseskan Program GPY Gubernur

BravoNews, – Pejabat eselon lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu berlomba-lomba bantu rakyat menyukseskan program Gerakan Peduli Yatim (GPY) yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian.

Pejabat eselon III dan IV terus bergerak mengangkat anak yatim menjadi anak asuh yang terdiri dari pelajar SMA/SMK sederajat, baik SMA di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten.

“Alhamdulillah eselon 3 dan 4 juga sudah mulai bergerak (mengasuh anak yatim red-). Kita masih terus melakukan pendataan. Finalnya nanti diinformasikan,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, Jumat (25/7/2025).

Sementara, Inspektur Pembantu Bidang Invesigasi Inspektorat Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan mengatakan, bahwa pejabat struktural di Inspektorat Provinsi Bengkulu masing-masing menjadi orangtua asuh 3 orang siswa.

“Kita di Inspektorat per eselon, jadi untuk SMAN 1 Bengkulu Tengah itu pak Inspektur yang menjadi orangtua asuh. Kami struktural masing-masing dapat 3 anak asuh. Alhamdulillah kalau saya sendiri dapat 3 anak asuh dari SMAN 5 Kota Bengkulu,” kata Tommy.

Diketahui, Gerakan Peduli Yatim (GPY) yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sebelumnya, Gubernur Helmi Hasan menjelaskan bahwa seluruh pejabat di Provinsi Bengkulu, mulai dari gubernur hingga wali kota dan bupati beserta jajarannya, diwajibkan untuk mengangkat anak yatim sebagai anak angkat.

“Seluruh anak yatim, apa pun suku dan agamanya, akan diangkat menjadi anak. Untuk anak SMA dan sederajat akan diangkat oleh Gubernur dan jajarannya. Totalnya, kita hitung ada sekitar 4 sampai 5 ribu anak yang akan dibagi kepada seluruh pejabat Provinsi,” ujar Helmi.

Sementara itu, anak-anak yatim jenjang SMP ke bawah hingga bayi yang baru lahir akan menjadi tanggung jawab pengangkatan oleh bupati, wali kota, dan pejabat setempat.

“Di Kota Bengkulu sendiri terdapat sekitar 1.200 anak yatim, dan rata-rata jumlahnya di tiap kabupaten pun serupa. Secara keseluruhan, ada sekitar 110 ribu anak yatim yang akan kita data dan seluruhnya wajib diangkat oleh pejabat provinsi, kabupaten, dan kota,” jelas Helmi.

Namun demikian, Helmi menegaskan bahwa program ini bersifat ajakan moral, bukan paksaan.

“Kalau ada pejabat yang tidak mau mengangkat anak yatim, tidak apa-apa, tidak dipaksa. Tapi ada staf yang ingin menjadi pejabat justru mau mengangkat anak yatim,” pungkasnya. (MEN)