Plt Kajari Bengkulu Selatan Sampaikan Amanat Jaksa Agung di Upacara Harlah Kejaksaan, Ini Poinnya

BravoNews, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan menggelar upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-80 di Halaman Kantor Kejari Bengkulu Selatan, Selasa (2/09/2025).

Plt, Kajari Bengkulu Selatan Dr. David Palapa Duarsa, SH.MH bertindak sebagai Inspektur upacara. Upacara diikuti para Kasi dan jajaran Pegawai Kejari Bengkulu Selatan serta pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Bengkulu Selatan.

Amanat Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dibacakan Plt Kajari Bengkulu Selatan Dr. David Palapa Duarsa, SH.MH yang mengatakan bawa Hari Lahir Kejaksaan yang diperingati tanggal 2 September, merupakan momen penting untuk melakukan evaluasi dan introspeksi, sejarah mencatat bahwa Kejaksaan lahir tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan institusi yang lahir bersama Republik Indonesia dalam semangat kemerdekaan, guna mewujudkan supremasi hukum.

“Kehadiran Kejaksaan pada masa itu pernyataan tegas kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga secara hukum melalui sistem penegakan hukum nasional yang berdaulat. Oleh karena itu, peringatan Hari Lahir Kejaksaan adalah bentuk kontemplasi terhadap masa-masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas David.

Hari lahir Kejaksaan gaun ini mengusung tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, selaras dengan tujuan memadukan arah pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025 dengan arah kebijakan strategis dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

David melanjutkan, Jaksa Agung menekankan bahwa Kejaksaan, yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, akan senantiasa mengimplementasikan tugas dan fungsinya sejalan dengan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tantangan dalam penegakan hukum saat ini sangat kompleks, seperti menurunnya integritas aparat, penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan transparansi yang dapat mencederai nilai keadilan. Kondisi ini menuntut adanya perubahan signifikan yang menyentuh aspek budaya hukum, kelembagaan, dan paradigma dalam proses penegakan hukum,” ungkap David.

David menyampaikan, Jaksa Agung memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan. Berdasarkan hasil survei Indikator pada bulan Mei 2025 dan Survei Nasional Polling Institute pada bulan Agustus 2025, Kejaksaan kembali menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat setelah TNI dan Presiden. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, kecermatan, dan respons cepat para Insan Adhyaksa.

David mengungkapkan bahwa Jaksa Agung menegaskan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus meningkatkan kinerja, ada tujuh perintah harian yang harus dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman Kejaksaan yaitu:

* Tanamkan Semangat Kesatuan: Menanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.

* Dukung Asta Cita Presiden: Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.

* Perkuat Peran Sentral: Memperkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

* Optimalkan Budaya Kerja Kolaboratif: Mengoptimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.

* Terapkan UU KUHP: Menerapkan secara cermat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada awal tahun 2026.

 * Wujudkan Insan Adhyaksa Profesional: Mewujudkan pola pembentukan Insan Adhyaksa yang terstandardisasi, profesional, dan memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi panutan penegak hukum.

 * Tingkatkan Pola Penanganan Perkara: Meningkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis. (MEN)