DDTS BERBENAH, GUBERNUR HELMI HASAN GASPOL!
*Oleh: Riswan – Pojok Ekonomi* BENGKULU, – Bengkulu memiliki kekayaan alam yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga berpotensi mendatangkan kesejahteraan. Salah satunya adalah Danau Dendam Tak Sudah (DDTS). Jika […]
*Oleh: Riswan – Pojok Ekonomi*
BENGKULU, – Bengkulu memiliki kekayaan alam yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga berpotensi mendatangkan kesejahteraan. Salah satunya adalah Danau Dendam Tak Sudah (DDTS). Jika dikelola dengan tepat, kawasan ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru: pedagang mendapat pembeli, UMKM memperoleh pasar, tenaga kerja terserap, dan pendapatan masyarakat ikut meningkat.
Kini, penataan DDTS menjadi perhatian. Berdasarkan pemberitaan, progres pembangunan kawasan DDTS telah mencapai 60 persen dengan target rampung Desember 2026. Nilai kontrak tahap penataan saat ini dilaporkan sebesar Rp37,12 miliar. Sebelumnya, pembangunan dasar kawasan juga telah menelan anggaran sekitar Rp119 miliar untuk sejumlah pekerjaan, termasuk pembebasan lahan, jalan layang, dan pematangan lahan. Angka-angka tersebut berasal dari tahapan yang berbeda, bukan satu kontrak yang sama.
Di sinilah peran Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjadi penting — mendorong koordinasi pemerintah provinsi dan pusat agar potensi DDTS tidak berhenti menjadi pemandangan, tetapi berkembang menjadi destinasi wisata yang menggerakkan ekonomi lokal.
Peluangnya didukung data. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 7,21 juta perjalanan wisatawan nusantara ke Provinsi Bengkulu sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas perjalanan wisata di provinsi, meskipun bukan jumlah pengunjung DDTS secara spesifik.
Mari berhitung secara simulasi. Jika penataan mampu menarik tambahan 200 pengunjung per hari dengan belanja rata-rata Rp75.000 selama 300 hari operasional, maka potensi transaksi bisa mencapai Rp4,5 miliar setahun. Ini adalah simulasi dan ilustrasi ekonomi, bukan pendapatan aktual atau proyeksi resmi pemerintah. Namun, gambaran ini menunjukkan peluang perputaran uang bagi kuliner, transportasi, jasa, dan UMKM.
Tentu, pembangunan tidak otomatis membuat semua orang sejahtera. Pemerintah perlu memastikan pedagang lokal mendapat ruang usaha terjangkau, tenaga kerja setempat memperoleh kesempatan kerja, dan lingkungan danau tetap terjaga. Gangguan usaha selama konstruksi serta risiko sampah dan kerusakan lingkungan juga harus diantisipasi sejak awal.
Bagi saya, keberhasilan DDTS harus diukur melalui indikator nyata: kenaikan omzet UMKM, jumlah pekerja lokal yang terserap, pertumbuhan kunjungan, peningkatan pendapatan warga sekitar, dan kualitas lingkungan. Data sebelum dan sesudah kawasan beroperasi perlu dibandingkan secara terbuka dan transparan.
Saya melihat penataan DDTS sebagai peluang yang patut dikawal bersama. Gubernur Helmi Hasan berperan mendorong pembangunan, pemerintah harus memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat.
Sebab, DDTS bukan sekadar harus indah dipandang. Kawasan ini harus mampu menghidupkan usaha, membuka pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi Bengkulu.
Semangat, Pak Gubernur! Gas pembangunan, jaga kualitas, rangkul masyarakat, dan pastikan manfaatnya sampai ke rakyat.
*Bantu Rakyat, Bengkulu Maju!*









