APEL SOSIAL ALA GUBERNUR HELMI : Rakyat Curhat dari Soal BPJS, Jalan Rusak, Pajak, Gaji PPPK Hingga Beasiswa ke Jepang

BENGKULU, – Ada yang berbeda dengan cara berkomunikasi Gubernur Helmi Hasan terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov dua hari terakhir. Kalau biasanya para pejabat mengikuti apel di halaman Kantor Gubernur setiap Senin pagi, maka mulai Selasa (6 Oktober) Gubernur membuat terobosan dengan melakukan apel melalui livestreaming media sosial TikTok.

Menariknya, apel ini tidak hanya diikuti ribuan pejabat dan pegawai Pemprov saja, tapi ribuan warga Bengkulu juga mengikuti apel ini. Mereka berbaur dengan para pejabat dan pegawai secara online. Berkomunikasi lewat komentar dan pesan.

“Namanya apel sosial,” kata Gubernur Helmi Hasan.

Apel sosial ini dimulai pukul 20.00 WIB dengan durasi sekitar 1 jam. Namun pada apel sosial pertama, live streaming berlangsung hingga dua jam. Ini dikarenakan antusiasnya masyarakat menyampaikan curhatan hati (curhat) seputar persoalan yang dihadapi. Ada yang curhat soal kartu BPJS yang mati, ada yang curhat soal jalan masih rusak, curhat soal pajak kendaraan dan mutasi plat kendaraan, pemutihan pajak, hingga masalah beasiswa belajar ke Jepang.

Terkait permasalahan yang menjadi curhatan masyarakat, Gubernur Helmi Hasan langsung menanggapi dan meminta kepala dinas terkait untuk berbicara dalam live streaming tersebut. Misalnya, pada apel sosial malam pertama, ada yang bertanya soal jalan provinsi yang belum diperbaiki. Gubernur langsung memerintahkan Kadis PU Provinsi, Tejo Suroso untuk speak up dalam live tersebut.

Ada juga yang menanyakan peluang bekerja dan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Gubernur langsung menjawab bahwa Kementerian Desa punya program tersebut. Dan untuk penjelasan detil, Gubernur meminta Kepala Dinas PMD speak up pada apel sosial malam kedua yang digelar tadi malam.

“Berkaitan dengan program magang ke Jepang yang ditanyakan pada apel malam sebelumnya, kami sampaikan pak Gubernur bahwa kita telah melakukan rapat internal yang langsung dipimpin Pak Sekda,” kata Kadis PMD.

Dari penjelasan Kadis PMD diketahui bahwa program beasiswa ke Jepang akan merekrut minimal perwakilan 2 orang per desa. Namanya program Beasiswa Pemuda Bangun Desa ke Jepang. Namun hal-hal teknis mengenai keberangkatan, peningkatan pemahaman Bahasa Jepang, jadwal rekrutmen, masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Kementerian Desa.

“Program beasiswa pemuda bangun desa ke Jepang. Kita masih koordinasi dengan pak Menteri. Terutama tempat kursus Bahasa Jepang. Untuk teknis sistem pelajaran, sampai hari ini kita masih menunggu petunjuk dari pak Ihsan selaku TA Menteri Desa. Terkait pembiayaan yang ditanggung anak-anak, ketika calon mahasiswa mendaftar khusus SKCK dan BPJS, asesmen, surat keterangan kesehatan sementara ditanggung oleh calon mahasiswa,” katanya.

Ditambahkan oleh Gubernur Helmi Hasan “Kepada seluruh putra putri Bengkulu, kerjasama antara Kementerian Desa dengan pemerintah Jepang. Jangan sampai tidak ikut. Saya minta seluruh bupati, camat agar gercep. Mana yang ingin kuliah di Jepang, bekerja di Jepang, boleh dicari per desa minimal 2 orang,” ujar Gubernur.

*Aktifkan BPJS*

Curhatan lain yang muncul dari apel sosial malam kedua adalah persoalan BPJS. Sejumlah warga mengaku kartu BPJS tidak aktif karena tidak sanggup lagi membayar iuran. Ada juga yang minta pindah dari BPJS mandiri ke BPJS gratis. Semua persoalan tersebut langsung ditanggapi oleh Riko dari pihak BPJS.

“Aria, pak BPJS saya nunggak 4 bulan. Tidak sanggup bayar. Pak Riko, tolong atensi,” ujar Gubernur membacakan komen yang muncul di live streaming TikTok.

Di penghujung apel sosial, Riko menjelaskan bahwa sejumlah nama yang curhat terkait BPJS pada saat live streaming, kartu BPJS-nya langsung diaktifkan. Hal ini banyak mendapat respon positif dari warganet dan peserta apel sosial tadi malam.

“Keren pak Gub,” komen seorang warga. “Terima kasih pak Gub. Semoga selalu sehat,” yang lain ikut mendoakan.

*Angkat Yatim Piatu Jadi Anak Asuh*

Secara khusus, pada apel sosial kedua tadi malam, Gubernur Bengkulu juga menyampaikan program Pemprov Bengkulu mengangkat anak yatim piatu sebagai anak asuh. Dikatakan Gubernur, setiap pejabat Pemprov mulai dari Gubernur, Sekda, Asisten hingga Kepala Dinas wajib mengangkat anak yatim piatu sebagai anak asuh. Hal itu sebagai bentuk kepedulian pejabat Pemprov kepada lingkungan sosial di sekitarnya.

“Kita punya program anak yatim piatu. Gubernur dan pejabat Pemprov, akan mengangkat anak yatim piatu sebagai anak angkat. Saya mengajak kita semua, ayo sebagian rezeki kita saya minta diberikan untuk anak yatim,” ujar Gubernur.

*Soal Bantuan PKH dan Pajak*

Masalah lain yang menjadi curhatan warga pada apel sosial malam kedua adalah menyangkut bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Kenapa ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Untuk menjawab hal ini, Gubernur langsung memerintahkan Kadis Sosial speak up.

Dijelaskan bahwa ada ketentuan yang menyebabkan tidak semua mendapat program PKH.

“Desil 1 hingga desil 4, setiap program ada kriteria. Cek desil, cek status program. Ada beberapa penyebab tidak dapat bantuan. Pertama, ketidaksesuaian data. Sehingga tidak valid. Dua, kuota terbatas. Program tertentu seperti PKH, bisa dicoret apabila ada anggota keluarga menjadi ASN, TNI, Polri,” kata Kadis Sosial.

Untuk memenuhi rasa penasaran warga, Gubernur meminta Kadis Sosial agar menunjukkan nomor-nomor kontak pengelola program PKH pada apel sosial malam ketiga.

“Besok saya mau rilis nomor-nomor PKH. Supaya masyarakat kita tidak bingung dan bisa berhubungan langsung menyampaikan persoalan. Karena gubernur tidak tahu setiap persoalan, tapi gubernur punya perangkat,” ujarnya.

*Jangan Persulit Bayar Pajak*

Pada apel sosial malam kedua kemarin, Gubernur juga meminta Kepala Bapenda, Hadianto speak up guna menjawab curhatan soal sulit membayar pajak dan mutasi plat kendaraan. Bahkan Gubernur menegaskan bahwa kalau ada wajib pajak dipersulit oleh petugas ketika mengurus pembayaran pajak, silakan dilaporkan langsung kepada Gubernur.

“Pak mutasi kendaraan jangan dipersulit. Pak Hadianto, ini tolong diatensi. Kalau ada yang mempersulit, catat siapa orangnya. Kasih tahu ke saya,” kata Gubernur.

*Masalah Gaji PPPK Paruh Waktu*

Masalah terakhir yang mencuat adalah persoalan kepastian penggajian PPPK Paruh Waktu. Banyak komentar dari tenaga PPPK Paruh Waktu saat live streaming malam kedua. Intinya ada kekhawatiran bahwa penggajian mereka bakal tersendat. Antara digaji oleh pusat atau pemerintah daerah.

Untuk menjawab curhat tersebut, Gubernur meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah speak up. Dikatakan bahwa Pemprov telah selesai melakukan verifikasi 4.343 tenaga PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, ada 47 orang tidak diusulkan lagi oleh OPD karena beberapa alasan seperti meninggal dunia, indisipliner, lulus PPPK di instansi lain atau karena usia sudah memasuki masa pensiun.

“Selebihnya yang tidak ada masalah, kita akan lakukan perpanjangan. Begitu SK selesai, akan kita bagikan ke P3K paruh waktu,” kata Kepala BKD.

Mengenai penggajian, lanjut Kepala BKD, pihaknya belum menerima petunjuk resmi terkait penggajian PPPK Paruh Waktu diambil alih oleh pemerintah pusat.

Terhadap hal ini, Gubernur Helmi Hasan meminta kepada PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov tidak usah cemas.

“Soal gaji tidak usah khawatir. Yang penting semangat tetap kerja. Bantu rakyat. Jangan sampai satu hari lewat, kita tidak bantu rakyat. Tidak mungkin tidak ada gaji. Apakah itu pusat atau provinsi tidak penting. Yang penting ada gajinya. Saya yakin P3K di Bengkulu, semuanya semangat bantu rakyat,” tukas Helmi Hasan. (Jeger)